Pemerintahan Orde Baru bergerak mulai meninggalkan Ekonomi Terpimpin[1] ke arah Ekonomi Pasar[2]. Di tengah perubahan ini mengawali kepemimpinnya di Perusahaan Negara Kodja - PT Kodja (Persero). Soeparno menya­dar­i bahwa hakekat Ekonomi Pasar adalah persaingan kualitas, harga dan penyerah­an tepat waktu dengan konsu­men yang bebas memilih. Tentu, hal ini membutuhkan ketersediaan fasilitas, modal kerja dan sumber daya manu­sia serta potensi pasar.

Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP, pria kelahiran Wates, Yogyakarta, 21 Januari 1955, dilantik Presiden menjadi Kepala Staf Angkatan Udara ke-18 pada 9 November 2009. Serah terima jabatan dari Marsekal TNI Subandrio dilaksanakan pada 12 Nopember 2009, dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso.

Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo (RS Soekanto) lahir di Kampung Sawah, Bogor, Jawa Barat, 7 Juni 1908. Komisaris Jenderal Polisi ini adalah Kepala Djawatan Kepolisian Negara (Kepolisian Negara RI) Pertama (1945-1959). Dia adalah Peletak Dasar Kepolisian Negara RI dan ditetapkan menjadi Bapak Kepolisian Negara RI. Beliau meninggal di Jakarta, 24 Agustus 1993. Namanya juga diabadikan di Rumah Sakit Polri RS Soekanto Tjokrodiatmodjo.

Seluruh pelosok negeri nusantara pernah mendengar dan menyanyikan lirik indah sebuah lagu, Bagimu Negeri, yang diciptakan oleh Kusbini. Dia berhasil menciptakan lagu fenomenal yang tetap dikumandangkan hingga saat ini karena lagunya sanggup membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air Indonesia. Boleh dikatakan, ia termasuk salah satu pejuang kemerdekaan yang berjuang lewat karya dan lagu.

Mudjono, SH, Ketua Mahkamah Agung RI Ke-6 periode 18 Februari 1981 sampai 24 April 1984, dan Menteri Kehakiman, Kabinet Pembangunan III, 29 Maret 1978 - 9 Februari 1981, dijuluki sebagai Semar dalam Trio Punakawan/Pendekar Hukum karena ketegasannya dalam penegakan hukum.

Prof. R. Soebekti, SH, Ketua Mahkamah Agung RI Keempat (1968-1974), lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 14 Mei 1914 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 1992 pada usia 78 tahun. Guru besar hukum perdata Fakultas Hukum UI itu sebelumnya menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung (1962-1968).