Berita

Pengurus Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) DKI Jakarta menuntut ditegakkannya keadilan dan menghentikan fitnah kepada Al-Zaytun dan para pengasuhnya.

Jakarta TI 12/7/2011 | Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, di Jakarta, Selasa (12/7/2011) menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang tidak pada tempatnya menuding pers membesar-besarkan masalah di dalam Partai Demokrat. Bagir berharap agar Presiden SBY jangan mengalihkan isu dan persoalan.

Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) yang melakukan aksi damai di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 14/7/2011 meminta penghentian fitnah kepada Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Koordinator aksi, Eko Prayitno mengatakan pemberitaan yang menyudutkan Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al-Zaytun dan para santri yang kini belajar di pesantren itu selama ini sangat tidak adil.

Jakarta, TI 14/7/2011 | Sekitar 50.000 massa yang tergabung dalam Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) melakukan aksi damai di Jakarta, Kamis (14/7/2011) menuntut penghentian Pendzaliman Terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang dan juga Ustaz Abdul Halim. Mereka membawa spanduk berisikan pesan, antara lain: "Berikan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaytun Keadilan dan Jangan Terus Difitnah karena Mereka Sedang Mengemban Amanah Bangsa dan Negara, Mendidik dan Mencerdaskan Bangsa".

Jakarta TI 11/7/2011 | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengeluhkan situasi politik dan berita media perihal dugaan korupsi kader Partai Demokrat yang dinilai tak sehat, karena bersumber dari SMS atau BBM (BlackBerry Messenger). Menurutnya, ada pihak-pihak yang telah menjalankan politik yang tak kesatria.

Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Cilegon TI (5/7/2011) | Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Banten yang digelar di Hotel Grand Mangkuputra, Kota Cilegon (5/7/2011), meneguhkan keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Rano Karno sebagai Calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Ratu Atut Chosiyah pada Pilgub Banten, 22 Oktober 2011.

Bandung TI (6/5/2011) | Suryadharma Ali (SDA) kembali memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perioden 2011-2016 setelah secara telak memenangkan pemillihan Ketua Umum pada Muktamar VII PPP di Bandung. SDA memperoleh 859 suara, jauh mengungguli dua kompetitornya, yaitu Akhmad Muqowam 281 suara dan Ahmad Yani hanya 39 suara.

Jakarta, TI, 05 Juli 2011 | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, ketentuan verifikasi terhadap parpol peserta Pemilu 2009 untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan keputusan ini, semua partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 bisa langsung mengikuti Pemilu 2014 tanpa harus diverifikasi seperti dipersyaratkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keputusan itu diambil dalam sidang MK di Jakarta, Senin (4/7/2011), yang dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 20 orang anggota Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Satgas Perlindungan TKI) dalam rapat mendadak di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (1/7/2011). Di antaranya, para mantan pejabat tinggi, Mahtuh Basyuni, Bambang Hendarso Danuri, Hendarman Supandji dan Alwi Shihab.

Jakarta (TI 26 Juni 2011) Tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun tajam 9,5 persen, dari tingkat kepuasaan sebanyak 56,7 persen pada Januari 2011 menjadi 47,2 persen pada Juni 2011. Penurunan tersebut dibuktikan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan pada 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden di 33 provinsi, menggunakan teknik wawancara tatap muka dan tingkat kesalahan 2,9 persen.

TI 1/6/2011 | Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Di manakah Pancasila kini berada?