Wawancara

Laksamana Agus Suhartono memang ditakdirkan menjadi Panglima TNI. Sebab pas dia menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, saatnya giliran pelaut (Angkatan Laut) jadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI).

Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

Kendati Wimar menyurutkan langkahnya berbicara di depan publik sepeninggal istri tercinta, Suvatchara Witoelar (2003), dia sesungguhnya tidak berhenti berbicara demokrasi. Ia mendirikan Yayasan Perspektif Baru untuk melanjutkan dialog yang sehat dalam bentuk Perspektif Baru.

Menteri anggota kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri yang paling banyak dipergunjingkan adalah Laksamana Sukardi. Di "tangan" menteri ini terdapat 160 badan usaha milik negara dengan ekuitas (2003) senilai Rp 270 triliun. Reformasi BUMN yang dijalankannya menuai kontroversi, nyaris tiada henti dengan bumbu cerita yang kurang sedap. Berikut wawancara Kompas dengan Laksamana beberapa waktu lalu.

Duet SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla) sebagai Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat secara langsung, merupakan duet yang paling ideal sepanjang sejarah republik ini. Mereka berdua telah bekerja luar biasa. Tidak mengenal hari Sabtu-Minggu, siang dan malam. Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud menegaskan hal itu dalam wawancara dengan Wartawan Tokoh Indonesia. Menurutnya, pemerintahan ini masih jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelum-sebelumnya.

WAWANCARA: Jakarta, 29/12/2002: Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga guru besar tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), ini menggagas paradigma baru pembangunan Indonesia berbasis kelautan. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia melakukan reorientasi paradigma pembangunannya.

Oleh: Ir Rauf Purnama, Ketua Umum PII Jakarta, 01/09/2004: Indonesia adalah negara kaya namun relatif masih belum makmur dan sejahtera. Hal itu terlihat dari masih rendahnya angka GDP (Gross Domestic Product), penerimaan pemerintah dari Pajak (PPn dan PPh), Non Pajak, cadangan devisa, serta masih sempitnya lapangan pekerjaan.

WAWANCARA THEO L SAMBUAGA: Pertama, aparatur pemerintahan harus berdasarkan sistem good governance. Kedua, civil society harus kuat. Sektor negara seperti pemerintah, MA, BPK dan sektor masyarakat seperti pers, mahasiswa, LSM, Parpol harus diberdayakan.

Berbicara dengannya sama seperti membaca buku yang dipenuhi butir-butir gagasan, pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermakna. Kisah perihal kehidupannya sejak kecil juga menjadi guru yang baik bagi orang lain. Dia melihat di era reformasi ini ada gejala kemunduran berbangsa dengan makin mengentalnya pengkotak-kotakan baru.

Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.