Berita

Indo Pos, Rabu, 23 Apr 2008: Karena melihat sepotong, tidak sejak awal, saya mengira massa yang ditayangkan TV itu adalah orang-orang yang sedang kesurupan masal. Soalnya, mereka seperti kalap. Ternyata, menurut istri saya yang menonton tayangan berita sejak awal, mereka itu adalah orang-orang yang ngamuk terhadap kelompok Ahmadiyah yang dinyatakan sesat oleh MUI.

Tim Kompas 2 Desember 2007: Prof Emil Salim (77) adalah satu dari sedikit tokoh Indonesia yang disegani masyarakat internasional. Ia berperan besar dalam merumuskan konsep dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan pada awal tahun 1980-an ketika menjadi anggota Komisi Brundtland. Sampai hari ini ia dikenal sebagai "orang bijak dari Timur" karena kemampuannya merangkul semua pihak demi Pembangunan Berkelanjutan.

Saut berpendapat bahwa kekhawatiran yang diekspresikan sejumlah kalangan terhadap dirinya berlebihan. Ia masih percaya diri bahwa apabila terpilih, kapasitas yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi KPK. Terutama, untuk menengahi ego-sektoral yang dibawa oleh elemen dari Kejaksaan dan Kepolisian yang justru menghambat pelaksanaan tugas KPK itu sendiri.

Jakarta: "Akbarian", begitu julukan bagi para fungsionaris Partai Golkar pendukung setia Akbar Tandjung ketika Akbar masih menjadi orang nomor satu di partai beringin.

Golkar Tak Responsif terhadap Aspirasi Rakyat Sinar Harapan 1/9/2007: Yogyakarta - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung, berhak menyandang gelar doktor di bidang ilmu politik setelah berhasil mempertahankan disertasinya di depan sembilan penguji, Sabtu (1/9) pagi ini. Ia berhasil meraih predikat cum laude.  

Sinar Harapan 1/9/2007: Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengecam keras kepemimpinan Partai Golkar di bawah Jusuf Kalla, karena Kalla lebih mementingkan bisnis dan urusan jangka pendek, ketimbang mengurusi partai untuk kepentingan jangka panjang.

Yogya: Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sejak Jumat (31/8) siang berada di Yogya. Tapi itu bukan berita sebenarnya, kalau hanya Akbar Tandjung dan keluarganya yang ke Yogya. Menjadi berita karena kehadiran Akbar Tandjung juga diikuti banyak tokoh dan fungsionaris Partai Golkar, di samping tokoh partai lain dan pejabat negara.

Jakarta 04-08-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memperoleh gelar doktor kehormatan (honoris causa/HC) bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2007. Dia dinilai sebagai seorang pemimpin yang visioner dan memiliki strategi yang jelas dalam membangun Jakarta. Sutiyoso dinilai berhasil mengembangkan Jakarta menjadi kota megapolitan dengan tetap memberi ruang pada sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Jakarta 01-07-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembaharuan Transportasi. Sutiyoso yang menggagas dan meluncurkan pola transportasi makro (PTM) yang mengintegrasikan empat moda transporta yakni busway, monorel, subway dan angkutan air di Provinsi DKI Jakarta dinilai mampu melakukan terobosan revolusioner untuk mengatasi transportasi di ibu kota.

Di era Orde Baru yang identik dengan kekuasaan Pak Harto, usahawan di tingkat desa dan kabupaten seakan sulit bangkit. Yang terus berkembang hanyalah pengusaha karbitan atau cukong-cukong yang kebetulan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hanya seorang entrepreneur sejati yang tahan banting yang bisa muncul tanpa bersandar pada penguasa. Sementara dalam era reformasi ini, menurut HM Aksa Mahmud, peluang munculnya pebisnis baru, pengusaha daerah, kini sangat terbuka.

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Benih-benih demokrasi yang mulai bertunas di Indonesia penuh dengan tantangan. Antara lain dengan munculnya rasa tidak puas terhadap amandemen UUD 45, yang merupakan pilar utama demokratisasi di Indonesia, antara lain dengan pembatasan periode boleh-tidaknya presiden dipilih lagi. Menurut Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, kalau kita kembali ke UUD 45, berarti kita menggiring kembali negara ini ke era lama, zaman susah.