Berita

Presiden Soeharto dalam awal pemerintahannya meminta pengertian bersama, bahwa terwujudnya demokrasi yang sehat tidak sama artinya dengan pengertian bahwa 'politik adalah pemegang komando'. Kehidupan demokrasi yang sehat tidak berarti semua golongan lalu hanya 'beramai-ramai' berbicara soal politik saja. Kita juga harus dapat menarik pelajaran jang pandai dalam hal ini.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia yang juga mantan Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengatakan solusi untuk mengatasi masalah Ahmadiyah adalah dengan menjalankan Surat Keputusan Bersama 3 menteri tentang Ahmadiyah. "Jalankan saja SKB dengan baik," kata JK kepada para wartawan di Gedung PMI, Jakarta, Senin (14/2/2011).

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (10/2/2011) | Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tercermin dari sikap ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, berpolitik itu sebuah kepastian, ada visi dan prinsip yang teguh. Sikap ini seringkali dimanfaatkan partai dan politisi lain demi kepentingan politik mereka, terutama politik transaksional. Tampaknya, PDIP juga menyadari hal ini, sehingga dalam implementasi prinsipnya sudah semakin matang.

Jakarta TI (9/2/2011) | Bubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila. Sikap tegas ini dikemukakan Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim dalam keterangan pers bersama Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011). Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum agar mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.

Perekonomian Indonesia pada 2010 tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9 triliun (2009) menjadi Rp 6.422,9 triliun (2010). Namun, pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka. (HL Kompas, 8/2/2011) Jangan merasa benar di jalan sesat (Buya Syafii)

Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

New Delhi, Rabu (26/1/2011). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima pesan ketika bertatap muka dengan warga negara Indonesia di New Delhi, India. Inti kelima pesan itu adalah bekerjasama, yakin mencapai cita-cita, kerja keras, siap berkorban dan beretika.

Jakarta, 20/1/2011: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membantah semua tuduhan Gayus (Mengejutkan, Sembilan Pengakuan Gayus) dalam siaran pers yang dibacakan dan dibagikan kepada pers di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.

Jakarta, Rabu, 19 Januari 2011: Gayus Halomoan Tambunan buka mulut seusai putusan Majelis Hakim yang menghukumnya tujuh tahun penjara. Ada sembilan poin pengakuan Gayus di antaranya keberangkatannya ke Singapura 24 Maret 2010 atas suruhan Sekretaris Stagas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. Juga keterlibatan agen CIA dalam pemalsuan paspor palsu yang mengaku semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kabinet terbatas Polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (17/1) merespons pernyataan para tokoh agama (18 kebohongan pemerintah). Rapat dihadiri beberapa menteri, Kapolri dan Jaksa Agung. Usai rapat, Presiden SBY langsung menyampaikan keterangan pers dengan menyampaikan 18 instruksi presiden. Yakni 12 instruksi terkait penuntasan kasus Gayus Tambunan, dan enam Instruksi sebagai tindak lanjut penuntasan kasus Bank Century.

Tokoh lintas agama menyampaikan tujuh pernyataan sikap terbuka dalam acara jumpa pers mengenai sikap mereka terkait 18 kebohongan pemerintah, di kantor Maarif Institute senin 17 Januari 2011. Pernyataan itu disampaikan sebagai suatu sikap dalam memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada pukul 20.00 WIB.

Warga Jakarta dan sekitarnya hidup di bawah ancaman kejahatan. Di wilayah ini, setiap 9 menit 56 detik, seorang warga menjadi korban kejahatan. Kalau sebelumnya penumpang kendaraan umum hanya menjumpai pencopet, kini mereka menghadapi aksi kejahatan yang lebih keras, berupa pembekapan, penculikan, dan pembacokan.(Harian Kompas, Senin, 17 Januari 2011). Berita ini yang bohong atau gimana ya? Sebab pemerintah baru saja menegaskan (satu dari 10 keberhasilan), terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.