Umumnya, sejarah kerajaan adalah sejarah peperang­an, sejarah perebutan tahta...

Kehadiran Misionaris Peter Hinrich Johannsen sejak 1866, sangat strategis...

Ada beberapa cendekia, di antaranya Anthony Reid mengatakan, suku...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Kasus korupsi di sektor energi selalu punya pola yang...

Dengan gaya tutur khas yang memadukan sejarah, filosofi, dan...

Reformasi 1998 menuntut pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)....

Revolusi Mental (Nawacita Kedelapan): Kolom ‘Revolusi Mental’ Jokowi dan...

Betapa lugunya kita, jika merujuk buku novel fiksi berjudul...

Di era Orde Baru yang identik dengan kekuasaan Pak Harto, usahawan di tingkat desa dan kabupaten seakan sulit bangkit. Yang terus berkembang hanyalah pengusaha karbitan atau cukong-cukong yang kebetulan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hanya seorang entrepreneur sejati yang tahan banting yang bisa muncul tanpa bersandar pada penguasa. Sementara dalam era reformasi ini, menurut HM Aksa Mahmud, peluang munculnya pebisnis baru, pengusaha daerah, kini sangat terbuka.

Keseimbangan antara akal dan nurani adalah kunci untuk mencapai...

Undang-undang mengamanatkan jatah 30 persen perempuan di legislatif. Jatah perempuan di legislatif itu dimaksudkan untuk keterwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Agar perempuan mempunyai akses dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.

Hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi tonggak keadilan dan...

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.