Leluhur Suku Bangsa Batak mempunyai keahlian astronomi yang terbi­lang...

Leluhur Batak percaya kepada Debata Mulajadi Na Bolon (Sang...

Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Pada awalnya, Tano Batak Rea (Tanah Batak Raya) meliputi...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Dalam Simposium Hari Pendidikan Nasional 2025, Panji Gumilang memperkenalkan...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Al-Zaytun menggelar kuliah umum bertajuk: “The Protestant Reformation: What...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Dalam kaitan ini, tentu saya...

Sebuah Catatan Reflektif mengenai Filsafat Supranalar (Suprareason), dalam kaitannya...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Tapi anehnya (menariknya), di lain...

Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) adalah prinsip hukum penting...

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum, kebebasan media hingga penerapan otonomi daerah kini direspon secara masif oleh masyarakat.

Oleh Dr. Bambang Kesowo , SH, LLM | Sistem presidensial dalam UUD 1945 mengacu pada kedudukan dan peran sentral presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dia memimpin administrasi sebuah negara. Tak hanya mengendalikan pemerintahan sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, ia juga mengepalai negara.

Pada tahun 2014, kota Jakarta akan kolaps macet total akibat pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Pada saat itu, siapa saja boleh beli mobil namun tak bisa keluar rumah, cukup diselimuti saja di garasi. Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur Sutiyoso menggagas suatu pola transportasi makro. Dia pun memotivasi Rustam Effendi selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membantunya mewujudkan obsesi itu. Itulah ikhwal awal berprosesnya reformasi total (revolusi) transportasi di Jakarta.