Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Agama Kristen membawa terang dan pengaruh terbesar bagi pera­daban...

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Menghormati, mengultuskan dan mengidolakan Ompu IL Nommensen bukanlah kesalahan,...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Di tengah kesibukan masyarakat yang sering kali mengabaikan kesehatan,...

Catatan Ch. Robin Simanullang Framing Menkopolhukam Mahfud Md dan Gubernur...

Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya 2014 menggelorakan Revolusi Mental...

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Sudah lumayan banyak tulisan mengenai suku bangsa Batak, yang...

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.

Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) –suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik- di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius.

Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang memaparkan 'khayal' yang menurutnya realistis untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia, tatkala PPP sudah meraih suara atau kursi parlemen 60%, dimulai tahun 2024 menuju Semesta Indonesia Raya tahun 2050. Digalang dengan politik Samudera Jaga Negara, Tirta Sangga Negara.