"Secara pribadi selaku Jemaat HKBP, saya sangat setuju dan...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Perang Batak adalah perang segitiga. Sejarah Perang Batak dapat...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Lalu Mara Satriawangsa menyorot badai ekonomi global, Prabowo menawarkan...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Dari sudut pandang strategi maupun teologi spiritual, perintah agung...

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Politik adalah seni kemungkinan (the art of possibilities). Dalam berpolitik (seni kemungkinan) itu ada visi dan misi yang diperjuangkan melalui seni diplomasi, negosiasi, koalisi dan kampanye yakni seni untuk meyakinkan, memengaruhi, mengubah pilihan dan dukungan. Catatan Kilas: Ch. Robin Simanullang

Oleh Ch. Robin Simanullang Pandangan para filsuf, cendekia dan orang-orang...

Catatan kilas jalan perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)...

Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang memaparkan 'khayal' yang menurutnya realistis untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia, tatkala PPP sudah meraih suara atau kursi parlemen 60%, dimulai tahun 2024 menuju Semesta Indonesia Raya tahun 2050. Digalang dengan politik Samudera Jaga Negara, Tirta Sangga Negara.

Oleh Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc | Apabila kita berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development), maka kepedulian utamanya adalah menjawab tantangan tentang pemerataan pemenuhan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Penegakan hukum yang melemah di era Joko Widodo menjadi...