Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (17)   Kolaborasi Sosial:...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Di tengah kesibukan masyarakat yang sering kali mengabaikan kesehatan,...

Apa kearifan-kearifan yang mencerahkan dari Syaykh Al-Zaytun AS Panji...

Memasuki tahun pergantian kepemim­pinan nasional saat ini, kita merindu­kan munculnya para negarawan di atas panggung politik Pemilu 2014. Pada Pemilu Legislatif (9 April 2014) sebanyak 6.608 Caleg akan memperebutkan 560 kursi DPR. Dan puluhan tokoh telah mengambil ancang-ancang untuk merebut kursi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden (9 Juli 2014).

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Di tengah keragaman etnis dan budaya yang kaya, Indonesia...

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti | Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.