Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Jauhkan Si Singamangaraja dari Injil (2) Kristenisasi pusat Tanah Batak...

Kehadiran Misionaris Peter Hinrich Johannsen sejak 1866, sangat strategis...

Selama ini Hita Batak masih ‘menelan bulat’ atau setidaknya...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu...

Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Joko Widodo. Secara...

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi ekonomi berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) saat acara Debat Capres II di Jakarta, Minggu 15 Juni 2014 malam. Bagi saya, kata Jokowi, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemajuan rakyat. Menurutnya, itulah inti ekonomi berdikari. Dia juga menegaskan sikapnya yang selama ini hanya tunduk pada konstitusi dan aspirasi rakyat.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita[1]: Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Semua orang sudah jenuh dengan keterpurukan bangsa ini. Tidaklah mengherankan bila kata 'perubahan' menjadi senjata paling ampuh untuk menarik simpati masyarakat. Di benak kita, perubahan biasanya identik dengan barang baru dan harapan baru. Setiap kali anak sekolah masuk tahun ajaran baru, mereka juga berkeinginan bisa memperoleh baju, tas, sepatu dan buku baru. Begitu pula, bagi kita yang memulai sesuatu dari awal atau memulai kehidupan yang baru, rasanya lebih afdol dengan barang baru dan harapan baru.

Bangsa ini, hari-hari ini menginjakkan kaki ke tahun ke-60 sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sudah banyak pengalaman yang dikecap dengan berbagai suka dan tantangannya. Salah satu tantangan yang sering menimbulkan kepiluan dan keprihatinan adalah masih sering terjadinya konflik antaretnis terutama antar penganut agama yang berbeda.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan