Leluhur Suku Bangsa Batak mempunyai keahlian astronomi yang terbi­lang...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Agama Kristen membawa terang dan pengaruh terbesar bagi pera­daban...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

"Ketika karakter hilang, maka segalanya hilang." Kalimat ini bukan...

Catatan Ch. Robin Simanullang Apakah penyidik sedang mencari (bahkan mencari-cari)...

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Catatan Ch. Robin Simanullang | Calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih belum mendapatkan boarding pass Pilpres 9 Juli 2014. Bahkan saat ini berada pada titik kritis, di ujung tanduk, setelah dukungan Suryadharma Ali yang mengatasnamakan PPP dianulir (dibatalkan) dalam Mukernas III PPP. Ditambah lagi dengan sinyal yang dikirimkan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengusung Capres dengan basis mitra koalisi KIB.

Sebuah Catatan Reflektif mengenai Filsafat Supranalar (Suprareason), dalam kaitannya...

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Di era globalisasi, hukum di Indonesia berupaya memberikan kepastian...

Pada tahun 2014, kota Jakarta akan kolaps macet total akibat pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Pada saat itu, siapa saja boleh beli mobil namun tak bisa keluar rumah, cukup diselimuti saja di garasi. Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur Sutiyoso menggagas suatu pola transportasi makro. Dia pun memotivasi Rustam Effendi selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membantunya mewujudkan obsesi itu. Itulah ikhwal awal berprosesnya reformasi total (revolusi) transportasi di Jakarta.

Oleh Radhar Panca Dahana | Proposisi yang lebih umum dan layak didengar sebenarnya bukanlah apa yang jadi judul tulisan ini, tetapi sebaliknya, "kebohongan yang jujur". Semacam "kebohongan putih" (white lie): mengatakan sesuatu yang tidak benar demi kebaikan.