Kehadiran Misionaris Peter Hinrich Johannsen sejak 1866, sangat strategis...

Leluhur Batak percaya kepada Debata Mulajadi Na Bolon (Sang...

Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Mengapa Nommensen begitu populer? Orientasi kesejahteraan du­niawi telah membuat...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Dengan pengorganisasian cabang-cabang Rutan yang baik, diharapkan tidak ada lagi tahanan yang keluar-masuk Rutan dengan bebas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY menegaskan lima poin sebagai solusi mengatasi perseteruan antara Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlarut-larut. Poin-poin sikap (solusi) Presiden tersebut disampaikan dalam pidato di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam. Sejumlah solusi yang disampaikan Presiden SBY tersebut mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak, kendati masih ada saja orang yang mengkritisinya.

Oleh Pdt. Dr. Erastus Sabdono, MTh | Segala sesuatu menjadi bernilai ketika menjadi milik Tuhan. Betapapun tinggi nilai suatu barang kalau digunakan untuk kepentingan diri sendiri bukan saja menjadi tidak berarti tetapi juga laknat; sesuatu yang sangat buruk atau bencana yang sangat besar. Tetapi semurah apapun nilai suatu barang bila dipersembahkan atau digunakan untuk kepentingan Tuhan, maka barang itu akan menjadi sangat bernilai.

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksa­na­kan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan refor­ma­­si untuk secara total memberantas korup­si, kolusi dan nepotis­me, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.

Surat Terbuka Buat Kapolri | Kisruh antara Kepolisian RI (Polri) versus Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) telah mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan lima poin solusi untuk mengatasinya. Kelima poin pidato Presiden di hadapan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam tersebut lebih menekankan agar Polri berlapang dada ‘mengalah’.

Perbincangan tentang calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) sudah makin hangat. Publik dan partai-partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU, telah mulai menimang-nimang siapa gerangan Capres – Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2014. Ch. Robin Simanullang | TokohIndonesia.com

Catatan: Ch. Robin Simanullang | Pada Pemilu 2014, akankah muncul pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang negarawan? Dari sederet nama tokoh yang telah digadang-gadang dan ditimang-timang bakal menjadi Capres dan Cawapres oleh berbagai elemen, terutama oleh partai politik peserta Pemilu 2014, siapakah di antara mereka yang memiliki integritas negarawan?

Oleh Prof. Ahmad Syafii Maarif | Sebagai negara kepulauan terpanjang di muka bumi dengan anak suku bangsa dan tradisi yang beragam dan sangat kompleks, kita patut bersyukur karena masih bisa bertahan dalam sebuah keutuhan entitas negara-bangsa. Memasuki dasawarsa kedua abad ke-21, berarti kita sedang membuka gawang tahun ke-66 dalam batang usia kemerdekaan kita yang dinyatakan pada 17 Agustus 1945.

Suwardi Suryaningrat atau lebih terkenal sebagai Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, pendiri Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922, Bapak Pendidikan Nasional yang kemudian hari kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), mengajarkan kepemimpinan kepada bangsa untuk tut wuri handayani, ing madyo mangun karso, dan ing ngarso sung tulodo. Artinya, kepemimpinan itu di belakang memberi dorongan, di tengah membangun prakarsa, dan di depan memberi teladan.

Oleh Dr. Bambang Kesowo , SH, LLM | Sistem presidensial dalam UUD 1945 mengacu pada kedudukan dan peran sentral presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dia memimpin administrasi sebuah negara. Tak hanya mengendalikan pemerintahan sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, ia juga mengepalai negara.

Undang-undang mengamanatkan jatah 30 persen perempuan di legislatif. Jatah perempuan di legislatif itu dimaksudkan untuk keterwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Agar perempuan mempunyai akses dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.