Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Oleh Ch. Robin Simanullang. Cuplikan Hita Batak, A Cultural...

Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Kasus korupsi di sektor energi selalu punya pola yang...

Dr. Budhy Munawar Rachman dalam sambutannya di perayaan 25...

Di tengah hiruk-pikuk sistem pendidikan nasional yang mengagungkan nilai...

Salah satu tuduhan yang dialamatkan ke Al Zaytun dan...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (05/03/2010): Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis malam 4 Maret 2010, terasa sangat melecehkan Keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil akhir Pansus Hak Angket Bank Century. Pidato itu disampaikan dengan bahasa yang terkesan halus dan sopan tetapi sesungguhnya secara substantif sangat kasar dan melecehkan.

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Sebelum wawancara (19 Februari 2002),...

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Pragmatisme politik yang melekat dalam jejak Partai Golkar dan partai koalisi lainnya (PAN, PPP dan PKB) kembali diperagakan dengan ikut menari dalam gendang (hajatan) partai penguasa (Partai Demokrat). Tarian Golkar itu menggeliat-geliat dalam irama gendang yang punya hajat (Demokrat), seolah-olah mereka menari dalam hajatan sendiri.[1]

"Bersama Kita Bisa" adalah semboyan yang dikumandangkan duet SBY-JK dalam kampanye pilpres 2004.

Oleh: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang | Dalam Indonesia merdeka, dinyatakan kita memiliki negara yang "Berkedaulatan Rakyat" yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia).

Bangsa ini, hari-hari ini menginjakkan kaki ke tahun ke-60 sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sudah banyak pengalaman yang dikecap dengan berbagai suka dan tantangannya. Salah satu tantangan yang sering menimbulkan kepiluan dan keprihatinan adalah masih sering terjadinya konflik antaretnis terutama antar penganut agama yang berbeda.

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.