Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Periode Sisuan Bulu atau periode Awal Pembibitan atau Pembibitan...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Pengawasan Rahasia Intelijen 04   Salah satu elemen penting di negara...

Istilah 'pengkhianat' dan 'pengkhianatan dalam politik' makin mengemuka di...

Di tengah kesibukan masyarakat yang sering kali mengabaikan kesehatan,...

Presiden Jokowi dan dua putranya, Gibran dan Kaesang, secara...

Koran Tempo dalam beberapa hari terakhir (Oktober 2023) menampilkan...

Oleh Ch. Robin Simanullang Pandangan para filsuf, cendekia dan orang-orang...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (05/03/2010): Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis malam 4 Maret 2010, terasa sangat melecehkan Keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil akhir Pansus Hak Angket Bank Century. Pidato itu disampaikan dengan bahasa yang terkesan halus dan sopan tetapi sesungguhnya secara substantif sangat kasar dan melecehkan.

Pada edisi lalu, kolom ini bertajuk Bobot Kepemimpinan. Diawali dengan pertanyaan: Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan, melainkan lebih kepada bobot kepemimpinannya. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang | Dalam Indonesia merdeka, dinyatakan kita memiliki negara yang "Berkedaulatan Rakyat" yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia).

Fenomena jual-beli perkara, maraknya mafia hukum di berbagai sektor,...