Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Salut kepada partai politik (parpol) yang telah menampilkan tiga pasangan calon (Paslon) Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang hebat dalam kontestasi Pemilukada serentak Februari 2007 mendatang. Kehebatan utamanya adalah menguatnya prinsip kebangsaan dan menyusutnya isu sara dengan mengedepankan kontestasi gagasan, program, integritas, kapabilitas dan kepemimpinan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono...

Oleh Ch. Robin Simanullang || Melampaui Batas Logika: Mengapa Kita...

Setiap kali percakapan tentang fondasi kebangsaan dibuka kembali, kita...

Tokoh Indonesia DotCom, yang tengah dibangun menjadi Ensiklopedi Online Tokoh Indonesia, tepat pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2004, genap berusia dua tahun. Sehingga bagi kami, 20 Mei, selalu bermakna ganda. Selain sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang menyalakan semangat kebangkitan bangsa, nasionalisme, juga sebagai saat mengucap syukur, introspeksi, menghitung hari-hari, sejenak menengok ke belakang lalu menatap ke depan.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita[1]: Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Republik ini, telah melahirkan negarawan-negarawan hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Kyai Haji Agus Salim, Syahrir, Kyai Wahid Hasyim, Jenderal Sudirman, Letjen TB Simatupang dan masih banyak lagi. Mereka sungguh tulus mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negaranya di atas kepentingan diri dan kelompoknya sendiri.