Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Pada awalnya, Tano Batak Rea (Tanah Batak Raya) meliputi...

Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Oleh Ch. Robin Simanullang. Cuplikan Hita Batak, A Cultural...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti dalam Kuliah Umum Nasional...

Dengan gaya tutur khas yang memadukan sejarah, filosofi, dan...

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Catatan Kilas Ch Robin Simanullang Sesungguhnya, sejak awal saya tidak...

Presiden Ir. Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi, dikenal...

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

Hadis Riwayat An Nasai, Baihaqi, Ibnu Huzaimah, dan Thabrani, dari Abi Ubaidah RA: "Saya mendengar Rasulullah bersabda, 'Puasa adalah perisai selama yang bersangkutan tidak merusak.' Lalu ada yang bertanya, 'Dengan apa merusaknya?' Jawab Rasulullah SAW, 'Dengan berbohong atau bergunjing.'"

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita[1]: Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Apa buah nyata reformasi? Salah satu adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, di antarnya kedaulatan secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dari sebelumnya, kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.