Leluhur Batak mewariskan mitologi tentang bagaimana Debata Mulajadi Nabolon...

Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Kehadiran Misionaris Peter Hinrich Johannsen sejak 1866, sangat strategis...

Pada awalnya, Tano Batak Rea (Tanah Batak Raya) meliputi...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak merasa diri...

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

Presiden Jokowi dan dua putranya, Gibran dan Kaesang, secara...

Leluhur Batak mengamanatkan (metafora): Lambiakmi ma galmit! (Cubitlah perut...

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Fenomena jual-beli perkara, maraknya mafia hukum di berbagai sektor,...

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Setidaknya ada tujuh alasan kekeliruan jika pemerintah menolak revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di antaranya, tidak memahami sifat manusia yang lazim dikenal dengan adagium ”power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.

PRESIDEN JOKOWI*: Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.