Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Oleh Ch. Robin Simanullang. Cuplikan Hita Batak, A Cultural...

Oleh Ch. Robin Simanullang || The Hilltop Theory (Teori Pusuk...

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Al-Zaytun menggelar kuliah umum bertajuk: “The Protestant Reformation: What...

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Tapi anehnya (menariknya), di lain...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, Walikota Solo...

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Di tengah keragaman etnis dan budaya yang kaya, Indonesia...

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.

Oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti | Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.