Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

TI 23/12/2011 | Audit forensik Bank Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan 13 transaksi tidak wajar baik sebelum maupun sesudah diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dengan pengorganisasian cabang-cabang Rutan yang baik, diharapkan tidak ada lagi tahanan yang keluar-masuk Rutan dengan bebas.

Cilegon TI (5/7/2011) | Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Banten yang digelar di Hotel Grand Mangkuputra, Kota Cilegon (5/7/2011), meneguhkan keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Rano Karno sebagai Calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Ratu Atut Chosiyah pada Pilgub Banten, 22 Oktober 2011.

Jakarta (TI 26 Juni 2011) Tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun tajam 9,5 persen, dari tingkat kepuasaan sebanyak 56,7 persen pada Januari 2011 menjadi 47,2 persen pada Juni 2011. Penurunan tersebut dibuktikan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan pada 1-7 Juni 2011 dengan 1.200 responden di 33 provinsi, menggunakan teknik wawancara tatap muka dan tingkat kesalahan 2,9 persen.

PRESIDEN JOKOWI*: Sekarang kita berada pada era persaingan global. Kompetisi antarnegara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa.

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012, menjadi berita hangat dalam pekan ini.

Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirancang sebagai satu-satunya lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi melaksa­na­kan fungsi tersebut. Landasan berpikir tim perumusnya sejalan dengan tuntutan refor­ma­­si untuk secara total memberantas korup­si, kolusi dan nepotis­me, sementara ketika itu institusi Kejaksaan dan Kepolisian sangat rentan bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN.

Capres Gerindra Prabowo Subianto berhasil melewati situasi galau (di ujung tanduk) dalam proses penggalangan koalisi pencapresannya. Tragedi kegagalan Golkar dan Demokrat membawa berkah melimpah dukungan kepadanya. Dia pun berhasil menghimpun koalisi tenda besar yang membuka peluang menang baginya bersama pasangan Cawapres Hatta Rajasa.

Oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat | Dua jebakan besar selalu menghadang agenda pembangunan demokrasi: disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi. Indonesia terjatuh pada yang kedua karena komitmen bersama di antara elite parpol lemah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat. Orang mulai sinis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang ditunggu-tunggu serta dijanjikan tak kunjung muncul.

Pak Presiden RI Terpilih, izinkan saya menyampaikan harapan: Cermat dan berhati-hatilah memilih anggota kabinet yang akan membantu Anda dalam lima tahun ke depan. Jangan terjebak pada pilihan dari kalangan profesional murni yang tidak memiliki sikap politik yang jelas. Sebab, jabatan menteri itu bukan jabatan (jenjang karier) profesional, melainkan jabatan politik (leadership politik).

Oleh: Laksamana TNI Agus Suhartono, SE | Tujuan penyelenggaraan pertahanan negara pada hakekatnya adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.