BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    27.1 C
    Jakarta
    Trending Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 4 menit
    Lama Membaca: 4 menit
    Lama Membaca: 4 menit
    Lama Membaca: 4 menit

    Berita

    Populer (All Time)

    Presiden Habibie Lepaskan Timor Timur

    Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.

    Revolusi Pendidikan untuk Indonesia Abadi

    Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr (HC) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang,...

    Sesakit Apapun, Tetap Kawal Jokowi

    Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

    Surat Kepada Presiden

    Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Saya mendapat kesan bahwa Menkopolhukam...

    Al-Zaytun, Islam Milenium Ketiga

    Pernahkah Anda mengimpikan seperti apa wajah Islam pada milenium...

    Populer Minggu ini

    Al-Zaytun Incompatible NII

    Catatan Kilas Ch Robin Simanullang Sesungguhnya, sejak awal saya tidak...

    Ternyata Segini IQ Orang Indonesia

    Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

    Pemimpin Terkorup Dunia

    Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

    Anomali Ahok dan Parpol Ngambang

    Anomali dukungan partai politik (parpol) kepada calon perseorangan (independen) dalam Pilkada tidak terlarang. Walaupun hal itu akan menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi parpol tersebut, baik secara ideologis, tujuan dan terutama basis massanya.Catatan: Ch. Robin SimanullangWartawan TokohIndonesia.com

    Al-Zaytun dan Pusaran Kontroversi

    Oleh Ch. Robin Simanullang: Sholat Id 1444 H di...

    Trending Hari Ini

    Ternyata Segini IQ Orang Indonesia

    Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

    Singa Tua Diplomat Indonesia

    Tokoh Indonesia 11/12/2008: Ali Alatas, singa tua diplomat Indonesia yang menjabat Menteri Luar Negeri RI pada 1987-1999 dan terakhir Ketua Dewan Pertimbangan Presiden/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Internasional, sejak April 2007 hingga wafat pada usia 76 tahun, Kamis 11 Desember 2008 pagi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Disemayamkan di rumah duka di Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. Dimakamkan TMP Kalibata, Jakarta (12/12/2008).

    Pansel KPK Amat Lancang

    Komisi III DPR telah menyelesaikan tugas dan hak konstitusionalnya memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid 3 (2011-2014), Jumat (2/12/2011), Secara voting (demokratis) mereka memilih Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen. Abraham Samad, dipilih menjadi Ketua KPK yang menggeser Busyro Muqoddas menjadi wakil ketua.

    Transformasi Nilai Kebatakan

    Leluhur Batak mengamanatkan (metafora): Lambiakmi ma galmit! (Cubitlah perut...

    Wahid Hasyim Tokoh Brilian dan Progresif

    Jakarta, 30 April 2011. KHA Wahid Hasyim dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren, telah menjadi lapisan sejarah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Untuk memperingati satu abad kelahiran KHA Wahid Hasyim, akan diadakan serangkaian acara di beberapa kota di Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

    DAFTAR ARTIKEL

    Calon dari Intelijen Dipersoalkan

    Saut berpendapat bahwa kekhawatiran yang diekspresikan sejumlah kalangan terhadap dirinya berlebihan. Ia masih percaya diri bahwa apabila terpilih, kapasitas yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi KPK. Terutama, untuk menengahi ego-sektoral yang dibawa oleh elemen dari Kejaksaan dan Kepolisian yang justru menghambat pelaksanaan tugas KPK itu sendiri.

    Akbarian Ramai-ramai ke Yogya

    Jakarta: "Akbarian", begitu julukan bagi para fungsionaris Partai Golkar pendukung setia Akbar Tandjung ketika Akbar masih menjadi orang nomor satu di partai beringin.

    Raih Doktor dari UGM

    Golkar Tak Responsif terhadap Aspirasi Rakyat Sinar Harapan 1/9/2007: Yogyakarta - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung, berhak menyandang gelar doktor di bidang ilmu politik setelah berhasil mempertahankan disertasinya di depan sembilan penguji, Sabtu (1/9) pagi ini. Ia berhasil meraih predikat cum laude.  

    Kecam Kepemimpinan Jusuf Kalla

    Sinar Harapan 1/9/2007: Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengecam keras kepemimpinan Partai Golkar di bawah Jusuf Kalla, karena Kalla lebih mementingkan bisnis dan urusan jangka pendek, ketimbang mengurusi partai untuk kepentingan jangka panjang.

    “Munaslub” Akbar di UGM

    Yogya: Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung sejak Jumat (31/8) siang berada di Yogya. Tapi itu bukan berita sebenarnya, kalau hanya Akbar Tandjung dan keluarganya yang ke Yogya. Menjadi berita karena kehadiran Akbar Tandjung juga diikuti banyak tokoh dan fungsionaris Partai Golkar, di samping tokoh partai lain dan pejabat negara.

    Undip Anugerahkan Doktor HC Bidang Ekonomi

    Jakarta 04-08-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memperoleh gelar doktor kehormatan (honoris causa/HC) bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2007. Dia dinilai sebagai seorang pemimpin yang visioner dan memiliki strategi yang jelas dalam membangun Jakarta. Sutiyoso dinilai berhasil mengembangkan Jakarta menjadi kota megapolitan dengan tetap memberi ruang pada sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UKM).

    Bapak Pembaharuan Transportasi

    Jakarta 01-07-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembaharuan Transportasi. Sutiyoso yang menggagas dan meluncurkan pola transportasi makro (PTM) yang mengintegrasikan empat moda transporta yakni busway, monorel, subway dan angkutan air di Provinsi DKI Jakarta dinilai mampu melakukan terobosan revolusioner untuk mengatasi transportasi di ibu kota.

    Pengusaha Negarawan

    Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

    Langkah Mundur, Kembali ke UUD 1945

    Benih-benih demokrasi yang mulai bertunas di Indonesia penuh dengan tantangan. Antara lain dengan munculnya rasa tidak puas terhadap amandemen UUD 45, yang merupakan pilar utama demokratisasi di Indonesia, antara lain dengan pembatasan periode boleh-tidaknya presiden dipilih lagi. Menurut Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, kalau kita kembali ke UUD 45, berarti kita menggiring kembali negara ini ke era lama, zaman susah.

    Mendorong Entrepreneurship di Daerah

    Di era Orde Baru yang identik dengan kekuasaan Pak Harto, usahawan di tingkat desa dan kabupaten seakan sulit bangkit. Yang terus berkembang hanyalah pengusaha karbitan atau cukong-cukong yang kebetulan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hanya seorang entrepreneur sejati yang tahan banting yang bisa muncul tanpa bersandar pada penguasa. Sementara dalam era reformasi ini, menurut HM Aksa Mahmud, peluang munculnya pebisnis baru, pengusaha daerah, kini sangat terbuka.

    Dipukul Usai Uji Kelayakan Panglima

    Jakarta 02/02/2006: Ade Daud Nasution, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Bintang Reformasi,  Kamis (2/2/2006), dipukul seusai melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Djoko Suyanto. Dia mengajukan berbagai pertanyaan yang bersifat mengoreksi TNI.

    Anomali Transisi Demokrasi

    Kompas 23/7/2005 Oleh: IMAM PRIHADIYOKO: Transisi demokrasi di Indonesia tanpa disadari telah membawa anomali. Adanya ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan realitas politik. Salah satu yang menonjol, keinginan untuk tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menoleransi bahkan terkesan mendorong lahirnya multipartai.

    Advertisement

    spot_img