Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Hita Batak sebuah ‘frame’ strategi kebudayaan yang memfasilitasi interpretasi...

"Secara pribadi selaku Jemaat HKBP, saya sangat setuju dan...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Cilegon TI (5/7/2011) | Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Banten yang digelar di Hotel Grand Mangkuputra, Kota Cilegon (5/7/2011), meneguhkan keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan Rano Karno sebagai Calon Wakil Gubernur Banten, mendampingi Ratu Atut Chosiyah pada Pilgub Banten, 22 Oktober 2011.

Robert Budi Hartono, pemilik BCA dan Djarum, masih menduduki posisi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2013 dengan nilai kekayaan mencapai 8,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 82,4 triliun. Dia di urutan ke-131 orang terkaya di dunia. Kekayaan dari keluarga yang low profile dan banyak berkecimpung dalam lembaga amal dan membina olahraga ini berasal dari bisnis perbankan dan rokok.

TI 15/5/2011: Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Reformasi dan Orde Lama. Soeharto adalah presiden yang paling disukai dan dianggap paling berhasil dibanding lima presiden lainnya. Hasil survei nasional Indo Barometer yang bertajuk "Evaluasi 13 Tahun Reformasi dan 18 Bulan Pemerintahan SBY-Boediono" membuktikan hal itu.

Di tengah gencarnya upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penghijauan dan memperluas ruang terbuka hijau (RTH) antara lain dengan mengampanyekan gerakan menanam pohon, justru masih terjadi penebangan, pembakaran dan penyiksaan pohon di beberapa tempat yang dilakukan ‘instansi’ pemerintah.

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Pragmatisme politik yang melekat dalam jejak Partai Golkar dan partai koalisi lainnya (PAN, PPP dan PKB) kembali diperagakan dengan ikut menari dalam gendang (hajatan) partai penguasa (Partai Demokrat). Tarian Golkar itu menggeliat-geliat dalam irama gendang yang punya hajat (Demokrat), seolah-olah mereka menari dalam hajatan sendiri.[1]

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

PRESIDEN RI JOKO WIDODO*: Tahun 2016 ini adalah Tahun Percepatan Pembangunan Nasional. Kita harus melangkah menuju Indonesia maju. Percepatan pembangunan tersebut mutlak kita perlukan. Sudah 71 tahun Indonesia merdeka, kita belum mampu memutus rantai kemiskinan, memutus rantai pengangguran, memutus rantai ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Pertanyaan ini muncul dalam benak ketika membaca keluh-kesah Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang mengatakan korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, mewabah, semakin sistemik dan brutal. Semakin menggurita hingga ke generasi muda. Pergerakannya juga semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita | Setidaknya ada tujuh alasan kekeliruan jika pemerintah menolak revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Di antaranya, tidak memahami sifat manusia yang lazim dikenal dengan adagium ”power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”.

Oleh Ikrar Nusa Bhakti | Di kala orang sudah bicara mengenai pertarungan politik, ekonomi, dan pertahanan internasional kurun 2014-2050, Indonesia masih berkutat pada persoalan korupsi, transisi demokrasi, otonomi daerah, dan desentralisasi yang belum tuntas sampai ke soal bagaimana masa depan otonomi khusus di tanah Papua.

Pak Presiden RI Terpilih, izinkan saya menyampaikan harapan: Cermat dan berhati-hatilah memilih anggota kabinet yang akan membantu Anda dalam lima tahun ke depan. Jangan terjebak pada pilihan dari kalangan profesional murni yang tidak memiliki sikap politik yang jelas. Sebab, jabatan menteri itu bukan jabatan (jenjang karier) profesional, melainkan jabatan politik (leadership politik).

Oleh KH Hasyim Muzadi | Semua kalangan Nahdlatul Ulama (NU) penting kiranya mengerti tentang khitah NU. Khitah sebenarnya terdiri dari tiga bagian penting, yakni (1) bagian yang mengatur jati diri NU, (2) bagian yang mengatur tentang kemandirian, (3) bagian yang mengatur soal kebebasan menentukan pilihan.