Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Pada awalnya, Tano Batak Rea (Tanah Batak Raya) meliputi...

Umumnya, sejarah kerajaan adalah sejarah peperang­an, sejarah perebutan tahta...

Oleh Ch. Robin Simanullang || The Hilltop Theory (Teori Pusuk...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Dalam Kuliah Umum Nasional di Al-Zaytun, Komjen Pol (Purn.)...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Pada Kuliah Umum Nasional di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Prof....

Melalui proses cermat akhirnya diterima dan disepakati Mahfud MD...

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 2 dari 3 | Sepanjang sejarah Republik Indonesia (68 tahun lebih), dengan amat sedih harus kita akui, bahwa belum ada Presiden yang berani menegakkan hukum dengan benar dan adil (demi kebenaran dan keadilan). Penegakan hukum masih berada di bawah bayang-bayang kepentingan politik (kekuasaan) dan ekonomi. Politik masih selalu jadi panglima. Padahal semestinya, hukumlah yang jadi panglima (supremasi hukum).

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Tapi anehnya (menariknya), di lain...

Kali ini, KPK secara parsial1] mulai mengungkap korupsi sistemik. Membongkar kasus mega korupsi e-KTP yang cukup ‘sempurna’sebagai model korupsi sistemik yang telah lama menggurita di negeri ini.Catatan: Ch. Robin Simanullang

Oleh Ch. Robin Simanullang | Kemiskinan dan kepincangan pendapatan sepanjang hari, dari abad ke abad, diperbincangkan dengan berbagai terminologi, tanpa akhir. Perbincangan mengenai hal ini terkadang menyesakkan dada, apalagi bila diiringi pengungkapan fakta, oleh para ahli atau pengamat, perihal adanya praktek sistem ekonomi penghisapan yang menggiring perkembangan dunia ketiga ke arah keadaan serba sengsara.

Oleh Ch. Robin Simanullang | SIB 11-03-1991: Raja Bondar akan diaktifkan kembali di Tapanuli Utara, mulai tahun ini (1991). Dalam rangka ini, Pemda Tapanuli Utara telah mengadakan penataran tentang Tata Guna Air (4-15/3/1991) yang pesertanya antara lain terdiri dari Camat, Kapolsek dan DanRamil.

Oleh Ch. Robin Simanullang SIB 24-08-1989: Sistem perekonomian Pancasila, Demokrasi Ekonomi, adalah sistem perekonomian yang semestinya kita anut sesuai konstitusi. Salah satu cirinya adalah 'perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan'. Dalam demokrasi ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam GBHN, harus dihindari ciri-ciri negatif, seperti, sistem free fight liberalism, sistem etatisme dan monopoli. Tiada keraguan kita akan keampuhan nilai dan sistem perkonomian Pancasila tersebut.

Apa buah nyata reformasi? Salah satu adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, di antarnya kedaulatan secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dari sebelumnya, kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).