Leluhur Batak percaya kepada Debata Mulajadi Na Bolon (Sang...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (17)   Kolaborasi Sosial:...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Di tengah kesibukan masyarakat yang sering kali mengabaikan kesehatan,...

Hiruk-pikuk berita tentang beberapa mahasiswa yang menghilang dan diduga dicuci otaknya oleh NII (Negara Islam Indonesia) telah mendominasi berita media massa dalam sebulan terakhir. Beberapa orang yang mengaku mantan NII, bahkan juga mengaku ayah-ibunya NII, telah menjadi narasumber 'utama dan terpercaya' beberapa media televisi, cetak dan online. Mereka selalu mengaitkan NII KW9 dengan Ma'had Al-Zaytun. Bahkan beberapa media cenderung telah bernada menghakimi.

Apa kearifan-kearifan yang mencerahkan dari Syaykh Al-Zaytun AS Panji...

Memasuki tahun pergantian kepemim­pinan nasional saat ini, kita merindu­kan munculnya para negarawan di atas panggung politik Pemilu 2014. Pada Pemilu Legislatif (9 April 2014) sebanyak 6.608 Caleg akan memperebutkan 560 kursi DPR. Dan puluhan tokoh telah mengambil ancang-ancang untuk merebut kursi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden (9 Juli 2014).

Oleh Ch. Robin Simanullang Pandangan para filsuf, cendekia dan orang-orang...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Di tengah keragaman etnis dan budaya yang kaya, Indonesia...

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Setelah reformasi, ini Pemilihan Umum (Pemilu) kedua. Pemilu pertama, tahun 1999, yang dinilai paling demokratis setelah tahun 1955, telah melahirkan anggota legislatif 'reformis'. Dibilang reformis, karena mereka umumnya bersuara lantang mengkritisi eksekutif, kendati tak jarang kebablasan mencampuri urusan eksekutif sangat jauh. Salah satu produk mereka yang fenomenal adalah amandemen UUD 1945, yang antara lain mengenai sistem Pemilu langsung.