Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Oleh Ch. Robin Simanullang || The Hilltop Theory (Teori Pusuk...

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (17)   Kolaborasi Sosial:...

Penulis Rukmana Fadli Al-Zaytun dalam persekusi publik; hampir semua media...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Di tengah kesibukan masyarakat yang sering kali mengabaikan kesehatan,...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Reformasi 1998 menuntut pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)....

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Tapi anehnya (menariknya), di lain...

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Islam Wahabi. Istilah yang belakangan ini sering dikaitkan sejumlah kalangan, tidak hanya dengan puritanisme, tapi juga radikalisme. Saya juga sering ditanya wartawan asing terutama tentang pengaruh Wahabisme (Wahabiyah) yang menurut asumsi mereka kian berkembang di Indonesia.

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Di tengah keragaman etnis dan budaya yang kaya, Indonesia...

Oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti | Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.