Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Periode Sisuan Bulu atau periode Awal Pembibitan atau Pembibitan...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Selama tiga hari di Kampus Al-Zaytun, Simposium Hari Pendidikan...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Najwa Shihab tidak sekadar bertanya, ia menggugat arah kekuasaan....

Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung Joko Widodo. Secara...

Sudah duapuluh tahun saya selalu menghadiri, mengikuti dan menikmati...

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

Gagasan besar versus implementasi konkrit, normatif versus aplikatif (solutif), pendekatan deduktif versus induktif dan prosedural versus dialogis (kontekstual), tampak nyata dalam debat dua pasangan Capres-Cawapres yang bertema ’Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum’ di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Pada tahun 2014, kota Jakarta akan kolaps macet total akibat pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Pada saat itu, siapa saja boleh beli mobil namun tak bisa keluar rumah, cukup diselimuti saja di garasi. Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur Sutiyoso menggagas suatu pola transportasi makro. Dia pun memotivasi Rustam Effendi selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membantunya mewujudkan obsesi itu. Itulah ikhwal awal berprosesnya reformasi total (revolusi) transportasi di Jakarta.

Oleh Dr. Bambang Kesowo , SH, LLM | Sistem presidensial dalam UUD 1945 mengacu pada kedudukan dan peran sentral presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dia memimpin administrasi sebuah negara. Tak hanya mengendalikan pemerintahan sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, ia juga mengepalai negara.

Pembaca! Kali ini, majalah ini tampil lebih spesial. Bukan hanya sekadar lantaran lebih tebal dari biasanya, melainkan juga karena menampilkan sosok pemimpin terbesar bangsa ini, dalam 60 tahun merdeka. Khususnya dalam hal kiprah para pemimpin itu dalam melaksanakan pembangunan.

"Bersama Kita Bisa" adalah semboyan yang dikumandangkan duet SBY-JK dalam kampanye pilpres 2004.