Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (17)   Kolaborasi Sosial:...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Guna memaknai seluruh rangkaian pengajaran ‘Supranalar’ dalam Alkitab, kita...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Pengawasan Rahasia Intelijen 03 Siapa yang mengawasi intelijen, dalam hal...

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Leluhur Batak mengamanatkan (metafora): Lambiakmi ma galmit! (Cubitlah perut...

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Team peneliti MUI (2002), menyatakan...

Oleh Dr. Bambang Kesowo , SH, LLM | Sistem presidensial dalam UUD 1945 mengacu pada kedudukan dan peran sentral presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dia memimpin administrasi sebuah negara. Tak hanya mengendalikan pemerintahan sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, ia juga mengepalai negara.

Oleh Eeng Nurhaeni Dalam berbagai literatur Islam, kita sering mengenalnya...

Apa buah nyata reformasi? Salah satu adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, di antarnya kedaulatan secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dari sebelumnya, kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.