Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Leluhur Batak mewariskan mitologi tentang bagaimana Debata Mulajadi Nabolon...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Pengawasan Rahasia Intelijen 03 Siapa yang mengawasi intelijen, dalam hal...

Oleh Ch. Robin Simanullang || Melampaui Batas Logika: Mengapa Kita...

Setiap kali percakapan tentang fondasi kebangsaan dibuka kembali, kita...

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Apa kearifan-kearifan yang mencerahkan dari Syaykh Al-Zaytun AS Panji...

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.

Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Pertanyaan ini sering kami terima dari berbagai kalangan. Termasuk pertanyaan klise dari para tokoh: "Apakah saya sudah layak disebut tokoh Indonesia?" Jawaban kami sederhana: Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.

Oleh Bambang Widjojanto | Secara umum, strategi pemberantasan korupsi harus bertumpu pada beberapa hal. Pertama, kontrol atas penggunaan wewenang, khususnya kewenangan diskresionari yang potensial menciptakan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, menggunakan metode mengikuti aliran uang sehingga akan diketahui pergerakan uang hasil kejahatan. Ketiga, membuat kebijakan untuk mengikuti aliran aset. Dengan demikian, kelak diketahui apakah peningkatan kekayaan seorang penyelenggara negara sesuai penghasilannya secara material dan relevan.

Oleh: Laksamana TNI Agus Suhartono, SE | Tujuan penyelenggaraan pertahanan negara pada hakekatnya adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.