Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Selama tiga hari di Kampus Al-Zaytun, Simposium Hari Pendidikan...

TI 1/6/2011 | Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas, baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Di manakah Pancasila kini berada?

Dalam sepuluh tahun terakhir, IQ rata-rata orang Indonesia tidak...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Oleh Ch. Robin Simanullang || Melampaui Batas Logika: Mengapa Kita...

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

Catatan Ch. Robin Simanullang | Calon Presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih belum mendapatkan boarding pass Pilpres 9 Juli 2014. Bahkan saat ini berada pada titik kritis, di ujung tanduk, setelah dukungan Suryadharma Ali yang mengatasnamakan PPP dianulir (dibatalkan) dalam Mukernas III PPP. Ditambah lagi dengan sinyal yang dikirimkan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengusung Capres dengan basis mitra koalisi KIB.

Sejak 2008, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyatakan diri sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan sekaligus melakukan Aksi Pakta Integritas. KPK pun mendukung dan bahkan memberi 'penghargaan' sebagai peringkat pertama kementerian berintegritas terbaik pada 2009-2010. Ternyata, WBK dan pakta integritas itu bodong, alias Omdo (Omong Doang). Oleh Ch. Robin Simanullang

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Di era globalisasi, hukum di Indonesia berupaya memberikan kepastian...

Oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat | Dua jebakan besar selalu menghadang agenda pembangunan demokrasi: disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi. Indonesia terjatuh pada yang kedua karena komitmen bersama di antara elite parpol lemah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat. Orang mulai sinis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang ditunggu-tunggu serta dijanjikan tak kunjung muncul.

Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Pertanyaan ini sering kami terima dari berbagai kalangan. Termasuk pertanyaan klise dari para tokoh: "Apakah saya sudah layak disebut tokoh Indonesia?" Jawaban kami sederhana: Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.