Oleh Ch. Robin Simanullang. Cuplikan Hita Batak, A Cultural...

Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Periode Sisuan Bulu atau periode Awal Pembibitan atau Pembibitan...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Dalam kuliah umum pada perayaan ulang tahun ke-25 Al-Zaytun,...

Lalu Mara Satriawangsa menyorot badai ekonomi global, Prabowo menawarkan...

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sebelumnya (sebelum reformasi), MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang (pelaksana) kedaulatan rakyat (Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

CATATAN CH. ROBIN SIMANULLANG | KPK itu menggenggam kewenangan luar biasa maka integritas pimpinan KPK semestinya harus lebih tinggi daripada penegak hukum lainnya. Kewenangan luar biasa itu juga menuntut tidak adanya toleransi (zero tolerance) atas kelalaian sekecil apa pun  bagi pimpinan KPK; Mereka harus jadi panutan dan teladan bagi penegak hukum lain.

Catatan: Ch. Robin Simanullang | Pada Pemilu 2014, akankah muncul pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang negarawan? Dari sederet nama tokoh yang telah digadang-gadang dan ditimang-timang bakal menjadi Capres dan Cawapres oleh berbagai elemen, terutama oleh partai politik peserta Pemilu 2014, siapakah di antara mereka yang memiliki integritas negarawan?

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan Pesan Natal Bersama tahun 2011 bertema: Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar (Yes. 9:1a).

Koran Tempo dalam beberapa hari terakhir (Oktober 2023) menampilkan...

Meskipun pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah menjadi...

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang terorganisasi dan bersifat lintas batas teritorial transnasional), disamping pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migrant dan penyelundupan senjata api. Demikian bunyi ketentuan dalam Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Pak Presiden Terpilih, lebih dulu saya mengutip James Freeman Clarke (Amerika 1810-1888) yang mengatakan: “A politician thinks of the next election. A statesman of the next generation.” Politisi memikirkan pemilu mendatang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang.

Oleh Faisal Basri | Problem kemacetan dan pelayanan transportasi publik, masalah sanitasi/ketercukupan air bersih dan hak jaminan sosial masyarakat serta Ruang Terbuka Hijau (RTH), kunci penyelesaiannya terletak pada efisiensi anggaran dan kerjasama yang seimbang dengan daerah sekitar Jakarta. Semua ini harus dilakukan dengan kebijakan yang tegas dan konsisten.