Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Oleh Ch. Robin Simanullang. Cuplikan Hita Batak, A Cultural...

Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

"Secara pribadi selaku Jemaat HKBP, saya sangat setuju dan...

Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Prof. Dr. Budi Gunawan mengatakan, ada tiga ideologi yang...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Reformasi 1998 menuntut pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)....

Revolusi Mental (Nawacita Kedelapan): Kolom ‘Revolusi Mental’ Jokowi dan...

Betapa lugunya kita, jika merujuk buku novel fiksi berjudul...

Seorang menteri di acara talkshow sebuah televisi nasional mengatakan...

Hukum seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan alat untuk kezaliman....

SALAH satu topik penting yang dibicarakan dalam Sidang Raya ke-9 Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD) di Porto Alegre-Brazil adalah tentang pluralitas agama-agama dalam kaitannya dengan pemahaman diri kekristenan (Religious Pluralism and Christian Self-Understanding).

Undang-undang mengamanatkan jatah 30 persen perempuan di legislatif. Jatah perempuan di legislatif itu dimaksudkan untuk keterwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Agar perempuan mempunyai akses dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.