Kehadiran Misionaris Peter Hinrich Johannsen sejak 1866, sangat strategis...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (17)   Kolaborasi Sosial:...

Periode Sisuan Bulu atau periode Awal Pembibitan atau Pembibitan...

Dengan gaya tutur khas yang memadukan sejarah, filosofi, dan...

Prof. Dr. Budi Gunawan mengatakan, ada tiga ideologi yang...

Pengawasan Rahasia Intelijen 04   Salah satu elemen penting di negara...

Kasus korupsi di sektor energi selalu punya pola yang...

Presiden Jokowi dan dua putranya, Gibran dan Kaesang, secara...

Betapa lugunya kita, jika merujuk buku novel fiksi berjudul...

Seorang menteri di acara talkshow sebuah televisi nasional mengatakan...

Di era Orde Baru yang identik dengan kekuasaan Pak Harto, usahawan di tingkat desa dan kabupaten seakan sulit bangkit. Yang terus berkembang hanyalah pengusaha karbitan atau cukong-cukong yang kebetulan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hanya seorang entrepreneur sejati yang tahan banting yang bisa muncul tanpa bersandar pada penguasa. Sementara dalam era reformasi ini, menurut HM Aksa Mahmud, peluang munculnya pebisnis baru, pengusaha daerah, kini sangat terbuka.

Hukum seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan alat untuk kezaliman....

Undang-undang mengamanatkan jatah 30 persen perempuan di legislatif. Jatah perempuan di legislatif itu dimaksudkan untuk keterwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Agar perempuan mempunyai akses dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.

Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.