Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Guna memaknai seluruh rangkaian pengajaran ‘Supranalar’ dalam Alkitab, kita...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Dari sudut pandang strategi maupun teologi spiritual, perintah agung...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Leluhur Batak mengamanatkan (metafora): Lambiakmi ma galmit! (Cubitlah perut...

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Catatan: Ch. Robin Simanullang | Pada Pemilu 2014, akankah muncul pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) yang negarawan? Dari sederet nama tokoh yang telah digadang-gadang dan ditimang-timang bakal menjadi Capres dan Cawapres oleh berbagai elemen, terutama oleh partai politik peserta Pemilu 2014, siapakah di antara mereka yang memiliki integritas negarawan?

Apa buah nyata reformasi? Salah satu adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, di antarnya kedaulatan secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berbeda dari sebelumnya, kedaulatan rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM | Kondisi negara hukum di Indonesia saat ini selain diisi oleh aktivitas lembaga penegak hukum, juga dipenuhi aktivitas mafia hukum dan peradilan jalanan. Pengadilan sebagai benteng terakhir menggapai keadilan sejak masa lampau dalam praktik di Indonesia ternyata kalah pengaruh dari "peradilan jalanan".

Oleh Dr. Bambang Kesowo , SH, LLM | Sistem presidensial dalam UUD 1945 mengacu pada kedudukan dan peran sentral presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dia memimpin administrasi sebuah negara. Tak hanya mengendalikan pemerintahan sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, ia juga mengepalai negara.