Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Oleh Ch. Robin Simanullang. Cuplikan Hita Batak, A Cultural...

Leluhur Suku Bangsa Batak mempunyai keahlian astronomi yang terbi­lang...

Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Di tengah kesibukan masyarakat yang sering kali mengabaikan kesehatan,...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Teks Yeremia 15:15-21 yang mencatat keluhan Nabi Yeremia kepada...

Jakarta 04-08-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memperoleh gelar doktor kehormatan (honoris causa/HC) bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2007. Dia dinilai sebagai seorang pemimpin yang visioner dan memiliki strategi yang jelas dalam membangun Jakarta. Sutiyoso dinilai berhasil mengembangkan Jakarta menjadi kota megapolitan dengan tetap memberi ruang pada sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Usulan Strategis Penulisan Ulang Sejarah Misi di Tanah Batak...

Sudah lumayan banyak tulisan mengenai suku bangsa Batak, yang...

Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Ada apa ketika para pemimpin dan tokoh lintas agama, Senin (10/1/2011) lalu, mengeluarkan pernyataan terbuka yang kemudian dikenal sebagai "kebohongan" [rezim] Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Kenapa tiba-tiba mereka "turun gunung" secara bersama-sama dan kemudian keluar ke depan publik dengan sejumlah daftar "kebohongan" tersebut? Bagaimana kita memahami gejala yang cukup mengagetkan ini?

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita[1]: Perkembangan Asas Praduga Tak Bersalah. Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.

Di era globalisasi, hukum di Indonesia berupaya memberikan kepastian...