Late, elat dan hosom (iri, dengki, sirik, benci, cemburu,...

Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Periode Sisuan Bulu atau periode Awal Pembibitan atau Pembibitan...

Mitologi Batak mengisahkan adanya dua jenis Pustaha Batak yang...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu...

Prof. Yudi Latif, Ph.D., dalam kuliah umumnya pada peringatan...

Istilah 'pengkhianat' dan 'pengkhianatan dalam politik' makin mengemuka di...

Seorang menteri di acara talkshow sebuah televisi nasional mengatakan...

Leluhur Batak mengamanatkan (metafora): Lambiakmi ma galmit! (Cubitlah perut...

Birahi politik dan arogansi oknum komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menjerumuskan lembaga negara independen dan super body itu ke titik paling lemah sejak kelahirannya 2004. Pelajaran yang amat mahal untuk mensterilkan KPK dari arogansi dan birahi politik.

Golkar, partai penguasa 30-an tahun Orde Baru, jika dilihat dari perolehan suara pemilu legislatif era reformasi, masih bertahan sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Namun dalam hal pemilu presiden, tampak semakin tak berdaya, loyo, kerdil dan terpuruk jadi follower.Catatan Ch. Robin SimanullangWartawan TokohIndonesia.com

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.

Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang memaparkan 'khayal' yang menurutnya realistis untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia, tatkala PPP sudah meraih suara atau kursi parlemen 60%, dimulai tahun 2024 menuju Semesta Indonesia Raya tahun 2050. Digalang dengan politik Samudera Jaga Negara, Tirta Sangga Negara.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM | Keluarbiasaan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terletak pada, tidak ada batas waktu untuk pengajuannya selama terpidana menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Keluarbiasaan lain, PK hanya dapat diajukan oleh Terpidana, bukan oleh pihak lain termasuk penuntut umum.