Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

Leluhur Batak percaya kepada Debata Mulajadi Na Bolon (Sang...

Bangso Batak menganut dua bentuk kekerabatan yakni kekera­batan genealogis...

"Secara pribadi selaku Jemaat HKBP, saya sangat setuju dan...

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sebelumnya (sebelum reformasi), MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang (pelaksana) kedaulatan rakyat (Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Selama tiga hari di Kampus Al-Zaytun, Simposium Hari Pendidikan...

Toleransi sangat mudah diucapkan namun tidak banyak orang yang...

Dr. Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF dan dosen FEB...

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Siapa pemilih Ahok-Djarot? Mereka umumnya adalah para pemilih (rakyat) yang toleran dan menghargai kemajemukan (Pancasila). Sementara mereka yang intoleran dan bersikap anti atau ambivalen terhadap kemajemukan (Pancasila) sangat kecil kemungkinannya memilih Ahok-Djarot.

Koran Tempo dalam beberapa hari terakhir (Oktober 2023) menampilkan...

Dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan...

Oleh REZA INDRAGIRI AMRIEL | Kendati masyarakat luas tak terkecuali saya angkat topi terhadap kinerja KPK, kurang baik apabila dukungan terhadap KPK ditegakkan di atas proses berpikir jalan pintas. KPK harus terus dikawal secara kritis. Setali tiga uang, sikap kontra terhadap kerja Polri tidak elok dibangun di atas bias. Polri patut terus memperoleh kepercayaan untuk maju.

PRESIDEN JOKOWI*: Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Kemiskinan dan kepincangan pendapatan sepanjang hari, dari abad ke abad, diperbincangkan dengan berbagai terminologi, tanpa akhir. Perbincangan mengenai hal ini terkadang menyesakkan dada, apalagi bila diiringi pengungkapan fakta, oleh para ahli atau pengamat, perihal adanya praktek sistem ekonomi penghisapan yang menggiring perkembangan dunia ketiga ke arah keadaan serba sengsara.

”Saya tidak tunduk kepada konstituen apalagi kepada tekanan publik (demonstran) dan pers. Saya hanya tunduk pada konstitusi.” Pernyataan berani ini Anda (Presiden Terpilih Joko Widodo - Jokowi) kemukakan tatkala masih menjabat Walikota Solo.