Oleh Ch. Robin Simanullang. Cuplikan Hita Batak, A Cultural...

Oleh Ch. Robin Simanullang || The Hilltop Theory (Teori Pusuk...

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Penulis Rukmana Fadli Al-Zaytun dalam persekusi publik; hampir semua media...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Di tengah kesibukan masyarakat yang sering kali mengabaikan kesehatan,...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Reformasi 1998 menuntut pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)....

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Tapi anehnya (menariknya), di lain...

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.

Di tengah keragaman etnis dan budaya yang kaya, Indonesia...

Oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti | Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.

Salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kala (Kabinet Indonesia Bersatu) yang amat strategis dan langsung menyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatiannya yang serius membenahi perkeretaapian. Kebijakan itu diawali secara strategis dengan membentuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Departemen Perhubungan. Hatta Rajasa yang dipercayakan menakhodai Dephub itu adalah menteri yang dengan cepat melihat urgensi pembentukan Ditjen Perkeretaapian itu serta memilih orang yang tepat pula memimpinnya.