Leluhur Suku Bangsa Batak mempunyai keahlian astronomi yang terbi­lang...

Miss Hester Needham, putri kaya berkebangsaan Inggris, yang bermoto...

Pada awalnya, Tano Batak Rea (Tanah Batak Raya) meliputi...

Sebagai pencerahan, buku Hita Batak A Cultural Strategy mengungkapkan...

Catatan Ch. Robin Simanullang | Intelijen itu bersifat rahasia...

Wisuda Kelima Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)...

Oleh: Pdt. Estomihi Hutagalung (Ringkasan Disertasi) Berteologi Kontekstual Gereja Methodist...

Pengurus Masyarakat Indonesia Membangun (MIM) DKI Jakarta menuntut ditegakkannya keadilan dan menghentikan fitnah kepada Al-Zaytun dan para pengasuhnya.

Gagasan besar versus implementasi konkrit, normatif versus aplikatif (solutif), pendekatan deduktif versus induktif dan prosedural versus dialogis (kontekstual), tampak nyata dalam debat dua pasangan Capres-Cawapres yang bertema ’Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan Bersih dan Kepastian Hukum’ di Balai Sarbini Jakarta, Senin malam (9/6/2014).

Birahi politik dan arogansi oknum komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menjerumuskan lembaga negara independen dan super body itu ke titik paling lemah sejak kelahirannya 2004. Pelajaran yang amat mahal untuk mensterilkan KPK dari arogansi dan birahi politik.

Oleh Ch. Robin Simanullang | Seri 1 dari 3 | Sejak merdeka, Indonesia masih tertatih-tatih dalam upaya menyejahterakan rakyatnya dan belum mampu menegakkan kepala dalam pergaulan (kesetaraan) dunia. Mengapa? Karena selama ini, politik masih lebih dominan sebagai panglima. Bahkan, dalam hampir sepuluh tahun terakhir, justru politik pencitraan menjadi panglima. Maka, kini (Pemilu 2014), sudah saatnya Indonesia memilih pemimpin yang berani menjadikan hukum sebagai panglima.

Kali ini, KPK secara parsial1] mulai mengungkap korupsi sistemik. Membongkar kasus mega korupsi e-KTP yang cukup ‘sempurna’sebagai model korupsi sistemik yang telah lama menggurita di negeri ini.Catatan: Ch. Robin Simanullang

Oleh KH Hasyim Muzadi | Semua kalangan Nahdlatul Ulama (NU) penting kiranya mengerti tentang khitah NU. Khitah sebenarnya terdiri dari tiga bagian penting, yakni (1) bagian yang mengatur jati diri NU, (2) bagian yang mengatur tentang kemandirian, (3) bagian yang mengatur soal kebebasan menentukan pilihan.

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan

Oleh Radhar Panca Dahana | Proposisi yang lebih umum dan layak didengar sebenarnya bukanlah apa yang jadi judul tulisan ini, tetapi sebaliknya, "kebohongan yang jujur". Semacam "kebohongan putih" (white lie): mengatakan sesuatu yang tidak benar demi kebaikan.