Selama ini banyak argumentasi dan telaahan asal-mula pemberian nama...

Silsilah (Tarombo) Suku Bangsa Batak adalah kearifan Mitologi Batak...

Pendahuluan Buku Hita Batak, A Cultural Strategy (17)   Kolaborasi Sosial:...

Oleh: Ch. Robin Simanullang Agama Islam sudah lebih dulu masuk...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Uni Lubis menyorot legislasi yang melesat tanpa partisipasi, mempertanyakan...

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengumumkan pemimpin...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Memasuki tahun pergantian kepemim­pinan nasional saat ini, kita merindu­kan munculnya para negarawan di atas panggung politik Pemilu 2014. Pada Pemilu Legislatif (9 April 2014) sebanyak 6.608 Caleg akan memperebutkan 560 kursi DPR. Dan puluhan tokoh telah mengambil ancang-ancang untuk merebut kursi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden (9 Juli 2014).

Al-Zaytun menggelar kuliah umum bertajuk: “The Protestant Reformation: What...

Spanduk 'Turunkan Jokowi Sekarang Juga' sempat bertebaran di Solo...

Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).

Di tengah keragaman etnis dan budaya yang kaya, Indonesia...

Oleh: Ali Aminulloh Hari ini, 3 April 2026, ketika dunia...

Oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti | Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.

Oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara | Amandemen kedua UUD 1945 mencantumkan suatu daftar panjang hak asasi manusia. Sejak itu HAM tidak lagi semata-mata hak yang dituntut atas dasar moral atau undang-undang, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati oleh otoritas negara: pemerintah, DPR, dan badan peradilan.